SIAK – Langkah efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak tak hanya sekadar instruksi tertulis. Bupati Siak, Afni, langsung memberi teladan dengan memangkas fasilitas yang menjadi haknya.

Menyusul terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Siak Nomor 000.1.2.3/ORG/I/2025, Pemkab Siak memberlakukan pembatasan ketat perjalanan dinas. Seluruh ASN dari eselon II hingga IV yang hendak bertugas ke luar provinsi kini wajib mendapat izin langsung dari Bupati. Khusus ASN di Sekretariat DPRD, izin harus diperoleh dari Wakil Bupati dan Sekda.

Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, mengungkapkan bahwa Bupati Afni menjadi garda terdepan dalam gerakan hemat ini.

"Ibu Bupati sekarang kalau dinas ke kementerian di Jakarta, jarang membawa protokoler. Bahkan beberapa kali beliau ke Jakarta hanya ditemani satu pendamping," ujar Mahadar, Jumat (13/2/2026).

Pendampingan protokoler dan humas hanya dikerahkan untuk kegiatan kenegaraan yang dihadiri Presiden atau Wakil Presiden, itupun dibatasi maksimal 2-3 orang sesuai SOP.

Tak hanya soal protokoler, Bupati Afni juga menolak fasilitas mobil dinas baru yang telah dianggarkan dalam APBD 2026.

"Sampai hari ini beliau masih menolak dibelikan mobil dinas baru. Padahal itu hak beliau sebagai bupati dan biasanya bisa dilelang khusus di akhir masa jabatan. Tapi beliau tidak mengambil fasilitas tersebut meski sudah dianggarkan," jelas Mahadar.

Sesuai permintaan Bupati, mobil dinas yang digunakan saat ini adalah Innova sewa, bukan kendaraan mewah yang dibeli. Meski demikian, untuk menjangkau medan berat di beberapa wilayah Siak, sekretariat tetap menyediakan satu unit Fortuner. Namun, mobil tersebut tidak diperuntukkan bagi Bupati pribadi, melainkan digunakan bersama oleh seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mahadar menegaskan, semangat efisiensi ini wajib dijiwai seluruh ASN. Pembatasan perjalanan dinas dan penghematan di berbagai kegiatan harus dilakukan tanpa mengorbankan kinerja, terutama pelayanan publik.

"Ibu Bupati menginstruksikan kami untuk mengedepankan efisiensi tanpa mengganggu kinerja, apalagi pelayanan pada masyarakat," tegas Mahadar.(WIN)