Klaim Jusuf Kalla (JK) soal perannya dalam “membuat” Joko Widodo ( Jokowi ) menjadi presiden bukan sekadar pernyataan biasa. Ini adalah cerminan watak lama politik Indonesia: elitis, paternalistik, dan merasa paling berhak atas sejarah.

Narasi semacam ini berbahaya.

Mengapa ? Karena secara tidak langsung merendahkan pilihan rakyat. Seolah-olah kemenangan Jokowi hanyalah produk rekayasa elite, bukan hasil kehendak jutaan pemilih yang secara sadar memberikan mandatnya.

Jika logika JK diikuti, maka demokrasi kita tak lebih dari panggung sandiwara, di mana rakyat hanya penonton, sementara aktor utamanya adalah segelintir elite yang mengatur skenario di belakang layar.

Ini bukan sekadar klaim jasa. Ini adalah upaya memonopoli legitimasi.

Padahal fakta politik berkata lain. Banyak tokoh besar dengan dukungan elite kuat justru gagal total di hadapan rakyat. Sebaliknya, Jokowi justru menjadi fenomena karena berhasil menembus sekat oligarki dengan citra sederhana dan kedekatan dengan publik.

Pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya “orang kampung” mungkin terdengar sederhana, tapi justru di situlah tamparannya. Tanpa menyebut nama, itu seperti pesan telak: kekuasaan tidak ditentukan oleh siapa yang merasa berjasa, tapi oleh siapa yang dipercaya rakyat.

Yang lebih problematis, klaim seperti ini membuka kembali wajah lama politik Indonesia—di mana segelintir tokoh merasa punya hak kepemilikan atas karier politik orang lain. Seolah-olah presiden bukan dipilih, tapi “diciptakan.”

Ini pola pikir feodal dalam bungkus demokrasi.

Publik patut curiga,  mengapa klaim ini muncul sekarang ? Apa yang sedang dipertaruhkan ? Dalam politik, tidak ada pernyataan besar tanpa kepentingan.

Jika setiap elite mulai berlomba mengklaim diri sebagai “pencipta presiden,” maka yang hilang adalah esensi demokrasi itu sendiri, kedaulatan rakyat.

Dan di titik itu, kita tidak lagi bicara soal siapa berjasa, tapi tentang siapa yang sedang berusaha mengerdilkan peran rakyat demi memperbesar dirinya sendiri.

Penulis : Sayed Junaidi Rizaldi 

- Ketua Umum Gerakan Indonesia Gemilang

- Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98