BENGKALIS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan signifikan. Pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2,795 triliun, meningkat menjadi Rp3,570 triliun atau bertambah Rp774,733 miliar.

Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-KUA-PPAS) APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa sore, 15 September 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Bengkalis.

Penandatanganan dilakukan langsung Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni bersama Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha. Turut menyaksikan Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, Wakil Ketua III H. Misno, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra, Sekretaris DPRD Bengkalis Rafiardhi Ihksan, 25 anggota DPRD serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Bupati Kasmarni mengatakan, perubahan KUA-PPAS bukan sekadar tahapan administratif atau perubahan angka dalam dokumen anggaran. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap dinamika kemampuan fiskal, penerimaan daerah, kebutuhan belanja, serta tuntutan pembangunan dan pelayanan publik.

“Perubahan KUA-PPAS ini bukan sekadar perubahan angka, tetapi merupakan respons terhadap dinamika kemampuan fiskal, penerimaan, kebutuhan belanja, serta tuntutan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Selain pendapatan, belanja daerah juga mengalami peningkatan cukup besar, dari sebelumnya Rp2,895 triliun menjadi Rp3,578 triliun. Artinya, belanja daerah bertambah sekitar Rp683,112 miliar.

Di sisi lain, pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) justru mengalami penurunan. SiLPA yang sebelumnya sebesar Rp99,887 miliar berubah menjadi Rp8,266 miliar atau berkurang Rp91,621 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan tetap nihil.

Kasmarni menegaskan, meningkatnya pendapatan daerah harus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang semakin cermat. Tambahan pendapatan, katanya, bukan alasan untuk meningkatkan belanja secara tidak terkendali, melainkan harus diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara cermat, dengan memastikan program yang dijalankan benar-benar menjadi prioritas, belanja berkualitas, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Ia menekankan, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Kasmarni, APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan, bukan hanya instrumen pembelanjaan. Kebijakan anggaran harus mampu menjaga kesehatan fiskal sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.

Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat sejumlah sektor strategis, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah kondisi fiskal yang tetap membutuhkan kehati-hatian, Bupati mengajak seluruh pihak untuk semakin kreatif, efisien dan inovatif dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

“Keterbatasan fiskal jangan menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi pemicu untuk semakin kreatif, efisien, inovatif dan berani menentukan skala prioritas pembangunan,” pungkasnya.

Kasmarni berharap seluruh tahapan pembahasan APBD Perubahan 2026 selanjutnya dapat berjalan lancar, tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga kebijakan anggaran yang telah disepakati benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.(WIN)