BENGKALIS - Terkait sidak kerja yang dilakukan Bupati Bengkalis ke RSUD kemudian dilanjutkan ke dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (Disnakertrans) pada hari Jumat (16/04/2021) siang tadi.

Bupati Bengkalis berpesan ke kadisnakertrans terkait Ketenagakerjaan yang menjadi persoalan dinegeri junjungan ini.

“Ingat ya (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, Kholijah) tenaga kerja yang kita terima itu harus dibanyakkan dari daerah kita. Tidak boleh dari luar. Ini adalah komitmen saya dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bengkalis ini,” pesan Kasmarni.

Merespon dari pemberitaan sebelumnya terkait statemen bupati Bengkalis kepada kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi tersebut. Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis langsung memberikan statement dukungan atas statmen bupati.

"Betul dan sepakat apa yang disampaikan oleh ibu bupati. Saya secara pribadi maupun dari DPD KNPI Kabupaten Bengkalis dan organisasi kepemudaan mendukung pernyataan bupati yang menginginkan harus lebih banyak tenaga kerja dari daerah dari pada tenaga kerja luar daerah".

Disinggung pertanyaan mengenai pernyataan kadis ketenagakerjaan dan transmigrasi terkait PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Dimana Kadisnakertrans menyatakan bahwa banyak perusahaan yang menerima tenaga kerja dahulu baru menyerahkan PKWT ke dinaskertrans. 

Mendengar hal tersebut, andika sedikit  terpancing, dan menyesuaikan dengan pernyataan bupati yang menginginkan untuk tidak menyetujui PKWT yang di ajukan oleh perusahaan.

"Kita lihat saja kedepan, buk Kadisnakertrans ini berani atau tidak menolak PKWT yang sudah diajukan perusahaan. Kita sudah baca dibeberapa media terkait pernyataan Kadisnakertrans ini bang. Dalam tulisan yang dimuat dari beberapa media yang kita baca seperti media Riau Lantang, 24jam, dan media lainnya yang memuat. Jelas disitu statmen dari Ibuk bupati yang meminta kepada kadis untuk menolak PKWT yang diserahkan oleh perusahaan. Kalaupun sudah terlanjur disetujui, maka dibuat surat edaran ke perusahaan-perusahaan untuk melampirkan KK Dan KTP para pekerja nya agar bisa di seleksi, kan begitu arahan bupati ke Kadisnakertrans," Ucap Andika.

Andika juga mengingatkan terkait peralihan chevron ke Pertamina yang waktu nya semakin dekat.

"Sebentar lagi sama-sama kita ketahui, bahwa akan terjadi peralihan chevron ke Pertamina. Bila nanti peralihan ini sudah terjadi, dan Pemerintah belum juga siap dalam mengatasi isu ketenagakerjaan ini, dan terbukti pula Kadisnakertrans lamban dalam menjalankan arahan bupati. Maka jangan salahkan saya, bila mana elemen pemuda yang nantinya menjalankan arahan bupati tersebut ke perusahaan yang ada dikabupaten bengkalis ini," tambahnya.

DPD KNPI Bengkalis kata Andika, tidak segan - segan akan membuat gerakan besar besaran apabila tenaga kerja lokal tidak di utamakan oleh perusahaan yang berada di kabupaten Bengkalis.

"Sudah cukup selama ini tenaga kerja lokal menjadi penonton, maka dari itu statemen yang saya sampaikan ini sebagai pengingat untuk Kadisnaker dan juga pimpinan perusahaan dalam segi hal apa pun, kami dari DPD KNPI akan minta keterbukaan dari pihak perusahaan untuk menunjukan data base pekerja yang mereka terima," tegas Andika.

Lebih lanjut dikatakan Andika sesuai dengan undang undang yang berlaku, maka perusahaan harus menjunjung tinggi asas keterbukaan kepada publik.

"Ini masih secara santun dan baik, kami lakukan, karna ada 68 OKP yang tergabung di dalam KNPI, tentu nantinya turut mendobrak setiap perusahaan yang membandel, kalau lah perusahaan berada di daerah kita ini, tapi tidak bisa untuk memberikan ruang kepada pemuda dan pemudi kita untuk bekerja, maka ini PR Besar buat KNPI Bengkalis untuk menyelesaikannya," tutup Andika Putra Kenedi.ST Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis.(Win)